GTK - Pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Senayan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan capaian sekaligus arah baru kebijakan peningkatan kesejahteraan dan mutu guru di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Mu’ti menekankan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti arahan Presiden dengan berbagai program konkret yang kini mulai dirasakan langsung oleh para pendidik di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa tunjangan bagi guru non-ASN telah dinaikkan menjadi Rp 2 juta, sementara guru ASN kini menerima tunjangan setara gaji pokok yang ditransfer secara langsung. Meski saat ini pencairan masih dilakukan setiap tiga bulan, pemerintah berkomitmen agar mulai tahun depan tunjangan tersebut dapat diterima setiap bulan. Kebijakan ini, menurut Mu’ti, menjadi langkah penting untuk memastikan kesejahteraan guru lebih terjamin.
Selain itu, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) telah diikuti oleh lebih dari 808 ribu guru sepanjang tahun 2025. Mereka diharapkan dapat memperoleh sertifikasi pada tahun berikutnya jika memenuhi persyaratan. Mu’ti juga menyoroti terobosan besar berupa program studi S1 berbasis Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum bergelar sarjana. Tahun ini, sebanyak 12.500 guru telah memanfaatkan kesempatan tersebut dengan dukungan beasiswa Rp 3 juta per semester. Pemerintah menargetkan jumlah peserta melonjak hingga lebih dari 150 ribu guru pada 2026, sehingga dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, lebih dari 162 ribu guru akan meraih gelar sarjana. Angkatan pertama program ini bahkan ditargetkan dapat wisuda pada pertengahan 2026.
Mu’ti menyebut pencapaian ini sebagai momentum revolusi pendidikan. Dengan semakin banyak guru bergelar S1, mereka berhak mengikuti PPG dan memperoleh tunjangan sertifikasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan sekaligus kualitas pembelajaran di kelas.
Di luar aspek kesejahteraan, pemerintah juga menegaskan komitmen pada modernisasi pendidikan. Program digitalisasi telah berjalan dan dimanfaatkan guru di sekolah masing-masing. Sementara itu, revitalisasi satuan pendidikan hampir rampung dengan 86 persen dari total 16.175 sekolah sudah selesai diperbaiki, dan ditargetkan seluruhnya tuntas pada akhir tahun.
Berbagai pelatihan juga digelar untuk memperkuat kapasitas guru, mulai dari pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan buatan, kepemimpinan kepala sekolah, STEM, hingga pelatihan Bahasa Inggris. Langkah ini sejalan dengan rencana pemerintah menjadikan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD pada 2027.
Dalam penutupnya, Mu’ti menegaskan bahwa seluruh program ini bukan hanya ditujukan untuk guru, melainkan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kebijakan pendidikan kini diarahkan untuk membangun generasi hebat melalui guru yang sejahtera, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan zaman.
